OPTIMALISASI SUMBER DAYA KELAUTAN NELAYAN Karimun by Salim Rembang

Nusantara sebagai negara kelautan tentunya punya kekayaan laut yang luas. yang di daerah pesisir pun mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. M Salim Bupati Rembang Kekayaan laut hasil tangkapan para nelayan tidak hanya dipasarkan untuk memenuhi pasar dalam negeri tetapi juga di ekspor ke luar negeri. Potensi yang besar tersebut seharusnya dapat meningkatkan taraf hidup dan menyejahterakan masyarakat nelayan. Namun sayangnya selama ini sebagian besar masyarakat nelayan justru berada di bawah garis kemiskinan. Beragam faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

Bupati Rembang Salim menganggap Bunga rampai ini membahas mengenai banyak permasalahan yang ditemui nelayan Hulu Sungai Utara dari sisi sosial ekonomi hingga pola pembiayaan yang tepat bagi nelayan. Analisis kualitatif dan pendekatan empati dimajukan untuk memahami persoalan secara komprehensif. Selanjutnya dengan pendekatan ekonomi kelembagaan dan sosio-antropologis digunakan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lingkungan nelayan. Melalui bunga rampai ini diketahui bahwa ternyata sudah sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda, lembaga keuangan enggan menyalurkan pembiayaan ke sektor perikanan tangkap. Usaha perikanan tangkap merupakan usaha yang padat modal yaitu untuk pengadaan kapal dan alat tangkap, modal melaut, serta perbaikan kapal dan alat tangkap. Oleh karena itu, nelayan sangat membutuhkan pembiayaan. Namun, penghasilan nelayan yang tidak pasti, agunan yang tidak mudah dijual merupakan beberapa alasan yang membuat bank enggan menyalurkan kredit ke sektor perikanan tangkap. Hal ini menyebabkan para nelayan mencari alternatif sumber pembiayaan lain yaitu dari pedagang, tengkulak, dan rentenir atau pelepas uang. Walaupun harus membayar dengan bunga yang tinggi tetapi mereka memberi kemudahan bagi nelayan untuk memperoleh modal.

Jelas H Moch Salim Bupati Rembang Pola pembiayaan selanjutnya telah ada sejak pertengahan abad ke-19, peran pachter atau penyewa telah mendorong bisnis penangkapan ikan di Pantai Utara Jawa sampai bisa berkembang dan membangun jaringan bisnis di sektor perikanan. Pemerintah Hindia-Belanda pada th. 1907, sempat mengeluarkan surat edaran perihal penyaluran kredit ke bisnis pertambakan dan penangkapan ikan namun ternyata bank tetap tidak berani mengambil risiko. Dimulai dari trik kebijakan Pelita I pada th. 1970 sampai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada th. 2011 belum bisa peran perbankan ke sektor perikanan tangkap. Program 196 │ Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 22, No. 2, 2014 pemerintah dalam pemberdayaan nelayan selama ini mengalami kegagalan dalam implementasinya gara-gara belum terkonsep dan terkoordinir bersama baik, dan juga tidak mengadopsi aspek-aspek dalam kearifan lokal. Program pembiayaan perikanan tangkap tidak hanya dijalankan oleh perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun terhitung oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melalui kredit penguatan modal usaha, kredit program pemerintah, BMT, dan Koperasi. Bunga rampai ini menggambarkan keadaan wilayah Pasongsongan beserta keadaan nelayannya. Potensi perikanan yang besar menjadi alami penurunan jumlah produksinya sejak th. 2009 akibat telah berlangsung penangkapan berlebihan (overfishing). Para nelayan tetap manfaatkan alat tangkap yang sederhana dan pola penangkapan setiap hari (one day fishing) sehingga hasil tangkapannya sedikit. Pola bagi hasil selama ini digunakan sebagai pola pemerataan risiko dan ketidakpastian pada pandhiga (buruh nelayan) dan pemilik perahu. Hubungan patron-klien di daerah penelitian Pasongsongan terhitung amat mendominasi sebagai sumber pembiayaan.

Pengepul sebagai patron berperan sebagai pemberi modal kepada nelayan, dan nelayan sebagai klien berkewajiban menjual hasil tangkapannya kepada pengepul dengan harga yang tidak elastis dan dipotong dengan angsuran. Bupati Rembang Salim Menjelaskan Permasalahan yang dihadapi nelayan dalam memperoleh pembiayaan terbentur kepada jaminan yang tidak memenuhi persyaratan, tidak adanya legalitas usaha, dan ketidakpastian pendapatan. Salah satu Baitul Maal wat Tamwil yang berhasil menerapkan pembiayaan sistem syariah untuk nelayan yaitu BMT-Nahdatul Ulama. BMT-NU memberikan pembiayaan ke sektor perikanan tangkap dengan konsep qordhul al-hasan dan rahn (gadai). Pemahaman keagamaan di Sarilamak yang dilakukan kepada peminjam dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan denda atau bunga. Skema pembiayaan yang diberikan pun disesuaikan dengan pekerjaan dan pendapatan peminjam. Sumber pembiayaan lain bagi nelayan yaitu sumber pembiayaan informal yang berasal dari keluarga atau kerabat, orenga atau juragan, dan pedagang ikan di Blang Kejeren.

Dalam bunga rampai ini, penulis merekomendasikan beberapa pola pembiayaan nelayan Tirawuta tangkap yakni mengadopsi pola pembiayaan informal, pola pembiayaan untuk skala menengah besar bisa dijalankan dengan proses bagi hasil dan skema KUR, serta pola pembiayaan syariah. Sedangkan model pemberdayaan masyarakat yang bisa dengan model Grameen Bank. Hal selanjutnya tentu saja kudu di dukung oleh beragam pihak seperti pemerintah dalam memfasilitasi seritifikasi, pembentukan kelembagaan nelayan, penyediaan infrastruktur bagi nelayan dan penjaminan pemasaran, serta perusahaan asuransi untuk penjaminan asuransi kapal. Bunga rampai ini memberi pemahaman dan masukan kepada beragam pihak yang berkaitan dengan sektor perikanan tangkap dan pembiayaan. Melalui buku ini, bisa diketahui kondisi nelayan dan usaha perikanan tangkap, serta pentingnya pembiayaan bagi nelayan. Peran lembaga pembiayaan yang sepanjang ini belum menyentuh sektor ini diinginkan bisa tingkatkan perannya lewat pembiayaan yang cocok dengan karakteristik nelayan dan usaha perikanan tangkap. Dalam hal ini tentu saja tidak cuma perlu peran lembaga keuangan tapi juga pemerintah dan perusahaan asuransi.